Anggaran Rumah Tangga "IPKM"

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN PERANTAU KENAGARIAN MUNGKA

" I P K M "

BAB I

KEANGGOTAAN 

Pasal 1

keanggotaan Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) bersifat aktif dan sukarela.

Pasal 2 

Untuk menjadi anggota Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) yang bersangkutan

1. Mengisi formulir keanggotaan.
2. Setiap anggota diberikan kartu anggota. 

BAB II 

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

1. Membayar iuran wajib, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Membayar iuran Sukarela.

Pasal 4

1. Menaati AD-ART dan Keputusan Pengurus Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM)
2. Aktif dalam kegiatan Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM)
3. Menjaga nama baik Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM)

BAB III

HAK ANGGGOTA

Pasal 5

Setiap anggota berhak mendapatkan santunan ketika sakit dan meninggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM).

BAB IV

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 6

Seseorang berhenti dari keanggotaan Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) karena :

1. Permintaan diri sendiri.
2. Meninggal Dunia.
3. Diperhentikan oleh Rapat Anggota Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) karena alasan tertentu.

Pasal 7

Anggota yang berhenti karena salah satu poin dari pasal 6 sementara anggota tersebut masih mempunya kewajiban terhadap organisasi tetap menjadi tanggungan anggota keluarganya kecuali poin nomor 2 (dua).

Pasal 8

Tindakan-tindakan tidak disiplin dari anggota yang bersifat administrasi dan atau kemasyarakatan dapat diambil tindakan yang bersifat mendidik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran organisasi dengan cara:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pembahasan sementara atas hak dan kewajiban.
4. Pemberhentian dari keanggotaan.

Pasal 9

Anggota yang diperhentikan dapat mengajukan pembelaan dalam Rapat Anggota dan namanya dapat direhabilitasi berdasarkan keputusan Rapat.

BAB V

PENGURUS DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 10

Pemegang Kekuassaan tertinggi dalam Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) adalah Rapat Anggota. Rapat Anggota dinyatakan sah bila dihadiri minimal setengah dari jumlah anggota.

Pasal 11

Pengurus terdiri dari Pengurus Inti, Seksi-Seksi dan Penasehat

Pasal 12

Susunan pengurus Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) sebagai berikut :

1. Pengurus Inti terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Seksi-seksi terdiri dari : seksi coordinator Wilayah, Ekonomi, Sosial dan Hubungan Masyarakat atau Sesuai dengan kebutuhan. 
3. Penasehat diangkat berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Lengkap

Pasal 13

Syarat-Syarat Pengurus :

1. Beriman dan Bertaqwa.
2. Anggota Aktif.
3. Terpilih dalam Rapat Anggota.
4. Mempunyai kemampuan memimpin organisasi dan menyatakan kesediaannya.
5. Bertempat tinggal di Wilayah Jabodetabek.

BAB VI 

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

1. Ketua : memimpin dan bertanggung jawab terhadap organisasi.
2. Wakil ketua : membantu atau mewakili ketua dalam menjalankan organisasi.
3. Sekretaris : mengatur dan bertanggung jawab dalam ketertiban administrasi dan mengiventasikan data organisasi
4. Bendahara : menerima, menyimpan, mengeluarkan serta mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan bertanggung jawab atas kekayaan organisasi

Pasal 15

Ketentuan umum pelaksanaan keuangan :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan dan disertai bukti-bukti.
2. Semua pengeluaran uang harus diketahui ketua.
3. Demi keamanan uang, perlu dibuka rekening bank.

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 16

Semua kekayaan Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) baik dari anggota atau luar anggota yang berupa uang, barang serta hak menjadi milik Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) yang harus di Inventarisir.

BAB VIII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 17

1. Rapat pengurus inti minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Pengurus Lengkap Minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
3. Rapat Anggota minimal 1 (satu)  kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

LAMBANG

Pasal 18

Lambang Ikatan Perantau Kenagarian Mungka (IPKM) berupa Rangkiang yang diatasnya ada bintang dikelilingi padi dan kapas serta dibawahnya bertuliskan IPKM.

BAB X 

PENUTUP

Pasal 19

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur secara rinci dalam ART ini akan diatur dalam keputusan lain.

Jakarta, November 2006

Ketua,	Wakil Ketua,
H. Zufahri	Cot Hendri